Bakamla Watampone

Loading

Peran Bakamla Watampone dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Peran Bakamla Watampone dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia


Peran Bakamla Watampone dalam penegakan hukum maritim di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Bakamla Watampone merupakan bagian dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertugas untuk melindungi keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla Watampone, Letkol Bakamla Ahmad Muzakkir, peran lembaga ini bukan hanya sebatas melakukan patroli di laut, namun juga dalam penegakan hukum maritim. “Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan laut dan menindak tegas pelanggar hukum maritim di wilayah kami,” ujar Letkol Bakamla Ahmad Muzakkir.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla Watampone bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, peran Bakamla Watampone sangat penting dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum maritim di Indonesia. “Bakamla Watampone memiliki peran strategis dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Mereka memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk menindak pelaku kejahatan di laut,” ujar Prigi Arisandi.

Selain itu, peran Bakamla Watampone juga mendapat apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, Bakamla Watampone telah berhasil mengurangi kasus pencurian ikan dan illegal fishing di perairan Indonesia. “Kami berterima kasih atas dedikasi Bakamla Watampone dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Mereka telah berhasil mengurangi kasus illegal fishing dan melindungi sumber daya kelautan kita,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.

Dengan peran yang semakin vital, Bakamla Watampone diharapkan dapat terus berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Melalui kerja sama yang baik dengan berbagai instansi terkait, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien.