Perlindungan Laut Indonesia: Tinjauan atas Peraturan Hukum Laut

Perlindungan Laut Indonesia menjadi perhatian yang semakin mendesak di tengah meningkatnya aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem laut. Tinjauan atas Peraturan Hukum Laut menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi laut Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Perlindungan Laut Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Peraturan hukum laut yang ada harus diperkuat dan ditegakkan secara konsisten untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.”

Salah satu peraturan hukum laut yang penting dalam konteks perlindungan laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya laut dan lingkungan laut yang berkelanjutan.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan laut Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya, masih terjadi praktik illegal fishing yang merusak ekosistem laut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut masih perlu ditingkatkan.

Menurut Dr. Ir. Rasio Ridho Sani, M.Sc., Direktur Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Perlindungan Laut Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Partisipasi masyarakat, termasuk nelayan, juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia.”

Sebagai negara maritim, keberlanjutan sumber daya laut merupakan hal yang vital bagi Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan laut Indonesia harus menjadi fokus utama dalam kebijakan nasional. Dengan melakukan tinjauan atas peraturan hukum laut yang ada, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan laut Indonesia demi keberlanjutan ekosistem laut yang lebih baik.