Peran Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Laut di Indonesia

Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut kita. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia harus mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap wilayah perairannya.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Hukum menjadi fondasi utama dalam menangani tindak pidana laut di Indonesia. Tanpa hukum yang kuat dan jelas, sulit bagi pemerintah untuk memberantas kejahatan di laut.”

Peran hukum dalam menangani tindak pidana laut di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum di perairan Indonesia.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan. Dalam peraturan ini diatur tata cara penanganan tindak pidana laut, termasuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda S. Irawan, “Peran hukum sangatlah vital dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas, kami dapat lebih mudah dalam melakukan operasi penegakan hukum di perairan Indonesia.”

Dalam penegakan hukum di laut, kerjasama antara berbagai instansi seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla juga sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mengamanatkan kerjasama lintas sektoral dalam penegakan hukum di laut.

Dengan adanya peran hukum yang kuat dan kerjasama yang baik antar instansi terkait, diharapkan penanganan tindak pidana laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Keselamatan dan keamanan di laut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh pihak. Semoga Indonesia tetap aman dan damai di lautnya.