Bakamla Watampone

Loading

Tinjauan Hukum tentang Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia

Tinjauan Hukum tentang Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia


Tinjauan Hukum tentang Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia

Hukum tentang penyidikan kriminal laut di Indonesia menjadi topik yang penting dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dalam tinjauan hukum ini, kita akan membahas mengenai proses penyidikan kriminal laut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Menurut UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak kriminal laut termasuk dalam kategori kejahatan lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak kriminal laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, disebutkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak kriminal laut memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak kriminal laut memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait.

Dalam prakteknya, proses penyidikan kriminal laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala dalam pengumpulan bukti dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan baru-baru ini.

Meskipun demikian, langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas penyidikan kriminal laut. Salah satunya adalah pembentukan Satgas 115 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas untuk menangani kasus-kasus kriminal laut di Indonesia.

Dengan demikian, tinjauan hukum tentang penyidikan kriminal laut di Indonesia menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak kriminal laut memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak serta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas proses penyidikan ini. Semoga dengan adanya upaya ini, kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah perairan Indonesia.